Kepastian Hukum Akibat Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Ujaran Kebencian

Ziliwu, Nitaria (2025) Kepastian Hukum Akibat Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Ujaran Kebencian. Skripsi thesis, Program Studi Ilmu Hukum.

	Text cover.pdf - Submitted Version Download (443kB)
	Text bab I.pdf - Submitted Version Download (337kB)
	Text bab II.pdf - Submitted Version Download (363kB)
	Text bab III.pdf - Submitted Version Download (263kB)
	Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (348kB) | Request a copy
	Text bab V.pdf - Submitted Version Download (257kB)
	Text daftar pustaka.pdf - Submitted Version Download (242kB)
	Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (487kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas problematika kepastian hukum terhadap ujaran kebencian dalam ruang digital pasca perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya melalui Pasal 28 ayat (2) dan penambahan Pasal 27A. Meskipun perubahan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk restrictio legis untuk melindungi kepentingan umum dari penyebaran informasi bermuatan SARA dan potensi permusuhan sosial, substansi norma yang dirumuskan belum sepenuhnya memenuhi prinsip lex certa dalam hukum pidana. Penggunaan frasa seperti “muatan kebencian”, “permusuhan”, dan “keonaran” tanpa definisi yuridis yang jelas telah menimbulkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dengan analisis berbasis teori kepastian hukum dan teori negara hukum. Temuan menunjukkan bahwa ambiguitas norma memperbesar risiko chilling effect terhadap kebebasan berekspresi. Studi perbandingan dengan undang-undang di Jerman menunjukkan betapa pentingnya memiliki batasan hukum yang jelas dan prosedur yang jelas untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, disarankan adanya reformulasi norma, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal implementasi norma agar tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kepastian Hukum, Ujaran Kebencian, Restrictio Legis, Negara Hukum, Kebebasan Berekspresi, UU ITE: Legal Certainty, Hate Speech, Restrictio Legis, Rule of Law, Freedom of Expression, ITE Law
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 344.03 Hukum Kesejahteraan Sosial
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Susila Novmbrita
Date Deposited:	27 Oct 2025 05:21
Last Modified:	27 Oct 2025 05:21
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/6780

Actions (login required)

View Item

Downloads