Eksistensi Pemberian Izin Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat terhadap Hak Menguasai Negara dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia

Pasaribu, Cindy Klara (2025) Eksistensi Pemberian Izin Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat terhadap Hak Menguasai Negara dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia. Skripsi thesis, Program Studi Ilmu Hukum.

	Text cover.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text bab I.pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text bab II.pdf - Submitted Version Download (9MB)
	Text bab III.pdf - Submitted Version Download (889kB)
	Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy
	Text bab V.pdf - Submitted Version Download (562kB)
	Text daftar pustaka.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Permasalahan pokok yang dikaji adalah potensi ketidaksesuaian antara prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi, dengan kebijakan baru yang memberikan prioritas perizinan kepada ormas keagamaan. Fokus utama dalam penelitian ini meliputi bagaimana kepastian hukum diwujudkan dalam pengaturan perizinan pertambangan terkait dengan batasan yang tegas atas pelaksanaan HMN, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari disharmonisasi norma antara konstitusi dan peraturan pelaksananya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya indikasi disharmoni normatif antara isi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan ketentuan PP No. 25 Tahun 2024. Konsep penguasaan oleh negara dalam konstitusi lebih menekankan pada peran negara sebagai pengatur (regulator), bukan sebagai pihak yang menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada entitas privat. Meskipun kebijakan pemberian izin kepada ormas keagamaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana pengelolaan tersebut benar-benar mengakomodasi kepentingan publik secara menyeluruh, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, terdapat pula dampak terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertambangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Izin Pertambangan, Hak Menguasai Negara dan Organisasi Kemasyarakatan : Mining Permit, State's Right to Control and Community Organization
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 346.04 Hukum Kepemilikan, Hak Milik
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Susila Novmbrita
Date Deposited:	27 Oct 2025 08:16
Last Modified:	27 Oct 2025 08:16
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/6786

Actions (login required)

View Item

Downloads