Urgensi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Otorita Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Hutabarat, Linsey Stephani (2025) Urgensi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Otorita Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Skripsi thesis, Program Studi Ilmu Hukum.

	Text cover.pdf - Submitted Version Download (423kB)
	Text bab I.pdf - Submitted Version Download (145kB)
	Text bab II.pdf - Submitted Version Download (302kB)
	Text bab III.pdf - Submitted Version Download (11kB)
	Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy
	Text bab V.pdf - Submitted Version Download (10kB)
	Text daftar pustaka.pdf - Submitted Version Download (243kB)
	Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy

Abstract

Studi ini melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara membagi otoritas antara Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dan Pemerintah Pusat. Walaupun Otorita IKN ditempatkan di bawah pengawasan langsung Presiden serta memiliki pertanggungjawaban kepada Presiden, pelaksanaannya tetap harus diarahkan sesuai dengan prinsip negara kesatuan. IKN merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional, dimana kewenangan absolut Pemerintah Pusat tetap dipertahankan. Namun demikian, penafsiran dan pelaksanaan Pasal 18 serta 18A UUD NRI 1945, yang menjadi regulasi pemerintah daerah otonom dengan menekankan hubungan kewenangan daerah dan pusat berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya, menjadi krusial. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang- undangan (perspektif undang-undang) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketegangan konstitusional antara konsep otonomi daerah yang diamanatkan UUD 1945 dengan model Otorita IKN yang sangat tersentralisasi. Pembagian kewenangan yang tidak transparan dan cenderung mengarah pada sentralisasi di wilayah IKN berpotensi mengikis prinsip otonomi seluas-luasnya bagi daerah sekitar. Urgensi pembagian kewenangan yang lebih rinci dan jelas diperlukan untuk memastikan harmonisasi tata kelola pemerintahan, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan menjaga keseimbangan antara efisiensi pembangunan IKN dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi pilar konstitusional Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pembagian Kewenangan, Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Daerah: Division of Authority, Nusantara Capital City, Regional Government
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 342 Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Susila Novmbrita
Date Deposited:	27 Oct 2025 07:17
Last Modified:	27 Oct 2025 07:17
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/6782

Actions (login required)

View Item

Downloads