Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 1876 KUHPERDATA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

M, Tina Diarti. (2025) Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 1876 KUHPERDATA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text bab I.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text bab II.pdf - Submitted Version Download (6MB)
	Text bab III.pdf - Submitted Version Download (847kB)
	Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text bab V.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text daftar pustaka.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Memungkiri tanda tangan merupakan tindakan bersifat imperatif sesuai Pasal 1876 KUHPerdata, yang berarti harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan. Jika tanda tangan dipungkiri, sebuah akta dianggap gugur meskipun keberlakuannya bergantung pada keabsahan penandatanganannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek kepastian hukum Pasal 1876 KUHPerdata terkait pertanggungjawaban notaris terhadap legalisasi akta di bawah tangan serta mengetahui akibat hukum bagi para pihak dan notaris terhadap akta yang telah dilegalisasi berdasarkan Pasal 1876 KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang meninjau aspek-aspek hukum positif untuk mencapai kepastian dan keadilan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tindakan memungkiri menyebabkan hilangnya keabsahan akta di bawah tangan terkait ketidakpastian hukum mengenai pengakuan tanda tangan. Untuk mengurangi kemungkinan tersebut diperlukan legalisasi notaris yang berfungsi mengonfirmasi tanda tangan, yang penting bagi hakim dalam menilai keabsahan akta sebagai alat bukti. Meskipun akta di bawah tangan telah dilegalisasi notaris, potensi pemungkiran tanda tangan tetap ada. Jika pemungkiran terjadi setelah legalisasi, akta yang semula sah secara hukum kehilangan sebagian kekuatan pembuktiannya dan menjadi bukti permulaan. Pemungkiran tanda tangan harus dilakukan secara tegas dan tanpa syarat. Jika satu pihak dirugikan akibat legalisasi notaris, dapat mengajukan tuntutan perdata serta gugatan pidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah kepastian hukum akta di bawah tangan bergantung pada pengakuan tanda tangan. Jika tanda tangan dipungkiri, keabsahan dan eksistensi akta bisa lumpuh. Untuk mengurangi pemungkiran tanda tangan yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta, salah satu langkah yang dapat diambil adalah legalisasi notaris yang mengonfirmasi keabsahan tanda tangan, sehingga kepastian hukum akta lebih terjamin. Akibat hukum pemungkiran tanda tangan pada akta yang dilegalisasi notaris berdampak pada keabsahan akta, posisi pihak-pihak terkait, dan tanggung jawab notaris.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Memungkiri, Tanda Tangan, Legalisasi, Notaris : Denial, Signature, Legalization, Notary
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Susila Novmbrita
Date Deposited:	19 May 2025 03:07
Last Modified:	19 May 2025 03:07
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/6571

Actions (login required)

View Item

Downloads