Kewenangan Organisasi Perbakin dalam Memberikan Izin Kepemilikan Senjata Api Ditinjau Berdasarkan Prespektif Peraturan Perundang Undangan

Subakti, Muhammad Alfisyahri (2024) Kewenangan Organisasi Perbakin dalam Memberikan Izin Kepemilikan Senjata Api Ditinjau Berdasarkan Prespektif Peraturan Perundang Undangan. Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

[img] Text
cover.pdf - Submitted Version

Download (1MB)
[img] Text
bab I.pdf - Submitted Version

Download (3MB)
[img] Text
bab II.pdf - Submitted Version

Download (6MB)
[img] Text
bab III.pdf - Submitted Version

Download (636kB)
[img] Text
bab IV.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy
[img] Text
bab V.pdf - Submitted Version

Download (621kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf - Submitted Version

Download (1MB)
[img] Text
lampiran.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam perlindungan hukum terkait pemberian kewenangan perbakin dalam memberikan izin tembak bagi masyarakat. Meskipun masyarakat sipil telah mendapatkan izin resmi, kepemilikan senjata api tetap menimbulkan berbagai potensi ancaman dan risiko yang memerlukan regulasi dan pengawasan ketat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kajian terhadap literatur hukum dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api, serta peraturan lainnya yang mengatur prosedur perizinan, syarat-syarat kepemilikan, dan pengawasan penggunaannya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab dan risiko kepemilikan senjata api juga perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan tanggung jawab kepemilikan senjata api berizin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kepemilikan senjata api berizin oleh masyarakat sipil dapat terwujud secara optimal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Organisasi, Izin, Senjata Api: Authority, Organization, Permit, Firearms.
Subjects: 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 620-629 Ilmu Teknik dan yang Berkaitan > 623.4 Teknik Persenjataan
700 Kesenian, Hiburan dan Olahraga > 790-799 Olah Raga dan Seni Pertunjukan > 796.06 Organisasi Olah Raga, Manajemen Olah Raga
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User: Lia Priscilla
Date Deposited: 15 Oct 2024 07:48
Last Modified: 15 Oct 2024 07:48
URI: http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/6322

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year