Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Penganiayaan Biasa (Studi Kasus Polresta Barelang)

Cristy, Elsa Maria (2024) Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Penganiayaan Biasa (Studi Kasus Polresta Barelang). Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text bab I.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text bab II.pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text bab III.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text bab V.pdf - Submitted Version Download (933kB)
	Text daftar pustaka.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (574kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak penganiayaan biasa di Wilayah Polresta Barelang. Salah satu tindakan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah penganiayaan terhadap korban. Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, korban berhak atas perlindungan hukum sebagai kompensasi atas kekerasan yang diterimanya. Korban hanya menerima perlindungan dari pasal 351 ayat 1 KUHP, yang menetapkan hukuman penjara empat bulan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan hukum terhadap korban dan keluarga mereka. Hal tersebut dirasakan karena korban tindak pidana hanya memiliki status hukum sebagai saksi (pelapor/korban) dalam sistem peradilan pidana, tidak seperti terdakwa, polisi, atau jaksa. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian berupa perlindungan secara preventif oleh Kepolisian dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran maupun represif dengan bentuk perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan, dimana salah satu dari perlindungan hukum tersebut merupakan pertanggungjawaban dari pelaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan penegak hukum harus memberikan penyuluhan hukum untuk membuat masyarakat sadar hukum untuk menghindari penganiayaan dan untuk melindungi hak-hak korban di masa mendatang serta hukum acara pidana nasional harus menetapkan ketentuan yang jelas, tegas, dan berimbang mengenai perlindungan hak-hak korban.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Penganiayaan Biasa, Penegakan Hukum: Legal Protection, Ordinary Persecution, Law Enforcement.
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 346 Hukum Privat, Hukum Perdata 300 Ilmu Sosial > 360-369 Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial > 362 Kesejahteraan Sosial, Permasalahan dan Layanan Sosial
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Lia Priscilla
Date Deposited:	24 Apr 2024 11:58
Last Modified:	24 Apr 2024 11:58
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/5959

Actions (login required)

View Item