Tinjauan Yuridis terhadap Gelanggang Permainan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataan di Kota Batam

Nehe, Idialman (2019) Tinjauan Yuridis terhadap Gelanggang Permainan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataan di Kota Batam. Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover s.d bab III.pdf - Submitted Version Download (12MB)
	Text bab IV s.d bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan atas hukum dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberi kewenangan terhadap setiap daerah otonomi untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sesuai dengan kewenangan tersebut, Kota Batam merupakan kota yang berada diwilayah Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah tentang kepariwisataan. Wisata yang dimaksud salah satunya wisata permainan GELPER (Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik). Fungsi utama permainan GELPER ini yaitu memberi hiburan/rekreasi terhadap kalangan yang memainkannya, namun aktualnya di lapangan Permainan ini sering kali pengelola/pengusaha menjadikan sebagai tempat perjudian, sehingga aktivitas permainan ini berbentur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan hal itu, penulis tertarik mengkaji benturan perundang-undangan serta sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha tersebut melalui penelitian normatif dan sebagian penelitian empiris dengan cara wawancara. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha oleh hakim dalam permainan GELPER tersebut, sering kali disamakan sanksi pidana terhadap pemain, sehingga memberi ketidakpastian hukum yang melanggar asas-asas hukum di Indonesia. Dapatlah dipahami dalam peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya perbedaan sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha dengan pemain judi, namun aktualnya di lapangan tidak sejalan dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk menjalankan asas kepastian hukum, seorang hakim hanya sebagai corong undang-undang yang berpedoman terhadap peraturan perundang�undangan yang tertulis di Indonesia sehingga akan tercapai kepastian hukum yang bisa membedakan sanksi pidana pengelola/pengusaha dan pemain judi seperti halnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Menurut Peraturan Daerah Kota Batam: Mechanical/Electronic Game Center According to Batam City Regional Regulation
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 348.3 Jurisdiksi dan Wilayah Khusus Undang-undang dan Peraturan
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Lia Priscilla
Date Deposited:	16 Oct 2023 13:01
Last Modified:	16 Oct 2023 13:01
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/4888

Actions (login required)

View Item