Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Penjual Barang-Barang Palsu Bermerek (Studi Kasus pada Polisi Daerah Kepulauan Riau)

Sibuea, Eben Ezer (2018) Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Penjual Barang-Barang Palsu Bermerek (Studi Kasus pada Polisi Daerah Kepulauan Riau). Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover s.d bab III.pdf - Submitted Version Download (16MB)
	Text bab IV s.d bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Negara Republik Indonesia sudah mengatur hal ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penjulan barang palsu bermerek yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penyelesaian terhadap tindak pidana merek ini Kepolisian diberi wewenang sebagai penyidik terhadap kasus-kasus tersebut. Dalam hal ini instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan tugas tersebut kepada Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana peneliti mencari kebenaran akan pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam penerapannya dilapangan. Dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik terhadap kasus penjualan barang bermerek palsu Kepolisian memiliki tata cara penyelesaian sebagai berikut: pertama, harus dimulainya dengan adanya laporan atau aduan terhadap pihak yang merasa dirugikan hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur hal tersebut dengan delik aduan dan kemudian laporan tersebut akan dilakukan tahap penyelidikan, kemudian dilakukannya tindakan dalam bentuk penyitaan dan penggeledahan dan selanjutnya masuk dalam tahap pembuatan berkas acara pemeriksaan kepada saksi dan tersangka, setelah itu pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara, dan selanjutnya penyerahan berkas kepada kejaksaan negeri untuk sidang dalam pengadilan, namun pada prakteknya tidak satupun kasus yang maju kepengadilan hal ini dikarenakan laporan tersebut lansung dicabut oleh pelapor sebelum diberikan kepada kejaksaan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	merek, tindak pidana, tindakan polisi, delik aduan: brand, a criminal act, Police Act, delik complaint
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 348.598 Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650-659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 658.82 Promosi Pemasaran, Promosi Penjualan
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Lia Priscilla
Date Deposited:	09 Oct 2023 06:52
Last Modified:	09 Oct 2023 06:52
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/4175

Actions (login required)

View Item