Analisis Yuridis Pelaksanaan Impor Material Kertas Studi pada PT UTD Creation Packaging Solutions Batam

Sinaga, Cici Ariani (2025) Analisis Yuridis Pelaksanaan Impor Material Kertas Studi pada PT UTD Creation Packaging Solutions Batam. Skripsi thesis, Program Studi Ilmu Hukum.

	Text cover.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text bab I.pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text bab II.pdf - Submitted Version Download (7MB)
	Text bab III.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy
	Text bab V.pdf - Submitted Version Download (797kB)
	Text daftar pustaka.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (826kB) | Request a copy

Abstract

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dibentuk untuk menciptakan iklim investasi yang efisien, namun dalam praktiknya, prosedur kepabeanan seperti pemeriksaan fisik barang impor (Jalur Merah) dapat menimbulkan permasalahan biaya dan waktu bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas pembebanan biaya pembongkaran yang timbul akibat pemeriksaan fisik serta mengkaji dampak hukum administratif dan ekonomis yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus pada PT. UTD Creation Packaging Solutions Batam. Data primer diperoleh dari analisis dokumen-dokumen impor, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas biaya pembongkaran secara sah berada pada importir, bukan pada Bea dan Cukai. Dasar pertanggungjawaban ini adalah status importir sebagai pemilik barang (consignee) yang tercantum dalam Bill of Lading, yang secara hukum berkewajiban menanggung biaya jasa komersial dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk dapat memenuhi perintah pemeriksaan dari regulator. Selanjutnya, ditemukan bahwa proses pemeriksaan fisik ini menimbulkan akibat hukum administratif berupa penundaan waktu pengeluaran barang (delay) dan peningkatan beban kepatuhan, serta akibat ekonomis yang signifikan. Akibat ekonomis tersebut mencakup biaya langsung (pembongkaran) dan potensi biaya tidak langsung (penumpukan dan demurrage), yang secara kolektif berfungsi sebagai hambatan non-tarif (non-tariff barrier). Kesimpulannya, meskipun prosedur dan alokasi biayanya sah menurut hukum positif, implementasinya menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realita ekonomi. Kebijakan pengawasan yang ada justru menimbulkan disinsentif dan menjadi kontradiktif terhadap tujuan utama pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas, yaitu efisiensi dan kepastian berusaha.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Hukum, Pemeriksaan Fisik, Bea dan Cukai: legal liability, physical examination, customs and excise.
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 340 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Susila Novmbrita
Date Deposited:	27 Oct 2025 07:59
Last Modified:	27 Oct 2025 07:59
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/6784

Actions (login required)

View Item

Downloads