Implikasi Sanksi Adat Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur

Salim, Idgham Khalik (2024) Implikasi Sanksi Adat Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur. Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text bab I.pdf - Submitted Version Download (4MB)
	Text bab II.pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text bab III.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (8MB) | Request a copy
	Text bab V.pdf - Submitted Version Download (450kB)
	Text daftar pustaka.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan Negara dengan keberagaman suku, budaya dan adat istiadat. Setiap suku memiliki hukum adat untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya seperti Pulau Sumba dengan hukum adat Piti Maranggangu (kawin tangkap). Kawin tangkap adalah proses dimana seorang perempuan diambil secara paksa untuk dijadikan istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertama, Penerapan sanksi atas hukum adat Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan kasus kawin tangkap; Kedua, Kasus kawin tangkap dapat dikaitkan dengan hukum positif indonesia ditinjau dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian hukum normatif yang digunakan penulis sebagai jenis penelitian di dalam penelitian ini untuk menjelaskan mengenai: Hukum adat yang hidup di dalam masyarakat merupakan hukum tidak tertulis, dan hidup ditengah masyarakat adatnya yang diwariskan dari nenek moyang. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Pembahasan dalam penelitian yang ini adalah: Pertama, Penerapan Hukum adat kawin tangkap Kedua, Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat yang tercermin dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan tentang pengakuan dan penghormatan tentang kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-haknya oleh negara selama masih sejalan dengan konstitusi, tetapi kenyataannya masih ada hukum adat yang sanksi adatnya melanggar konstitusi dan juga melanggar Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Hukum adat; Sanksi adat; Pelanggaran HAM: Customary law; Customary sanctions; Human rights violations.
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 340 Ilmu Hukum 300 Ilmu Sosial > 390-399 Adat Istiadat, etiket, Folklor > 390 Adat Istiadat dan Kebiasaan Masyarakat Berdasarkan Status Ekonomi dan Kelas Sosial 300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 341.48 Hak Asasi Manusia, HAM
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Lia Priscilla
Date Deposited:	24 Apr 2024 12:10
Last Modified:	24 Apr 2024 12:10
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/5961

Actions (login required)

View Item