Kedudukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas terhadap Hak Privasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Seluler ditinjau dari Hukum Positif yang Berlaku

Safitri, Bella (2019) Kedudukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas terhadap Hak Privasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Seluler ditinjau dari Hukum Positif yang Berlaku. Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover s.d bab III.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text bab IV s.d V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy

Abstract

SMS Blast adalah sistem aplikasi yang biasanya menawarkan layanan pengiriman SMS ke banyak nomor sekaligus (blast) dan biasanya menggunakan nama pengirim. istilah SMS blast / SMS broadcastini ditemukan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1 tahun 2009 tentang aturan SMS Premium yang telah diubah menjadi permen kominfo 10 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Dengan Mobilitas Terbatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 tahun 2014 tentang hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi dan bagaimana pembaruan hukum atas hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan posisi hukum dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 10 tahun 2014 tentang hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan untuk mengetahui pembaruan hukum dari hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi. Metode penelitian dalam tesis ini adalah data penelitian yuridis normatif yang digunakan adalah metode data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 tahun 2014 tidak mengatur ketentuan SMS premium dan tidak memenuhi perubahan pencabutan Peraturan Menteri sebelumnya. Harus dibangun kembali atau diaktifkan kembali mengenai ketentuan pengaturan SMS Premium

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	SMS Premium, privasi: Premium SMS, privacy
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 340.06 Organisasi dan Manajemen di Bidang Hukum
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Susila Novmbrita
Date Deposited:	27 Oct 2023 09:59
Last Modified:	27 Oct 2023 09:59
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/5255

Actions (login required)

View Item