Kekuatan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Pelaksanaan Peradilan In Absentia

Hafizh, M (2019) Kekuatan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Pelaksanaan Peradilan In Absentia. Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover s.d bab III.pdf - Submitted Version Download (15MB)
	Text bab IV s.d bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsekuensinya adalah sistem penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas, berkeadilan, mempunyai kepastian, memiliki nilai manfaat, agar terwujudnya tujuan hukum dari negara hukum itu sendiri. Pengadilan sebagai sarana penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari hambatan hukum terkait kehadiran terdakwa yang merupakan unsur penting dalam sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan pembuktian yang dapat berakibat bahwa hukum dan pengadilan bukan merupakan sesuatu yang ditakuti oleh terdakwa, namun terdapat penyimpangan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dimana terdakwa dianjurkan agar tidak hadir di muka persidangan, padahal perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara yang paling banyak ditangani pengadilan dan merupakan masalah dalam sistem penegakan hukum.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menentukan kekuatan hukum mengenai Peraturan Mahkamah Agung tentang tatacara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum terkait ketidakhadiran terdakwa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 belum mengatur secara jelas dan Peraturan Mahkamah Agung juga tidak bersifat menjelaskan keadaan yang bagaimana tentang kehadiran terdakwa tersebut dapat dilakukan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tentang pelanggaran lalu lintas belum berjalan secara optimal dan perwujudan tujuan hukum belum terlaksana, Peraturan Mahkamah Agung belum menjadi solusi serta tidak memiliki norma mengikat untuk dapat dipatuhi oleh terdakwa pelanggaran lalu lintas.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung, Ketidakhadiran Terdakwa, Pelanggaran, Lalu Lintas: Judiciary, Supreme Court Regulations, Absence Defendants, Violations, Traffic
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 348.598 Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Lia Priscilla
Date Deposited:	17 Oct 2023 05:22
Last Modified:	17 Oct 2023 05:22
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/4898

Actions (login required)

View Item