Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Terhadap Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam)

Suwandi, Suwandi (2019) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Terhadap Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam). Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover s.d bab III.pdf - Submitted Version Download (14MB)
	Text bab IV s.d bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Parkir merupakan kewajiban retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Penggunaan pajak ini ditujukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah agar dapat dimanfaatkan dalam menjaga sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Mengenai parkir berlangganan tidak diatur secara khusus dalam Perda namun prakteknya Dinas Perhubungan Kota Batam masih menerapkan parkir berlangganan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi dan faktor penghambat kebijakan Peraturan daerah Nomor 3/2018 atas kebijakan parker berlangganan dan peranan Dinas Perhubungan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan kuesioner, yang dianalisa dan diuraikan dengan teknik analisa data bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian dalam sistem parkir berlangganan tidak dapat diterapkan karena kurangnya sosialisasi yang terus-menerus mendorong masyarakat dan pegawai negeri untuk berlangganan, sehingga banyak yang tidak mengetahui manfaat dan tujuan parkir berlangganan. Perancangan elektronik parkir yang dalam proses penanda tangan Memorandum Of Understanding antara T-Cash dengan Walikota batam akan dapat meminimalisir kebocoran penerimaan retribusi parkir. Pihak Dinas Perhubungan harus memperketat pengawasan dengan TNI dan Polri untuk mengawasi penerapan di lapangan dan melakukan survey potensi titik parkir baru pada daerah yang berpotensi bersama BPS, BPK, BPKP dan kejaksaan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Parkir Berlangganan, Dinas Perhubungan, Retribusi Parkir :parking Subcripstion, Department of transportation, Parking Retribution
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 348.598 Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia 300 Ilmu Sosial > 350-359 Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran > 354.76 Departemen Perhubungan
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Lia Priscilla
Date Deposited:	14 Oct 2023 09:15
Last Modified:	14 Oct 2023 09:15
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/4811

Actions (login required)

View Item