Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Ideologi Pancasila pada Organisasi Masyarakat di Indonesia

Erwin, Erwin (2019) Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Ideologi Pancasila pada Organisasi Masyarakat di Indonesia. Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

[img] Text
cover s.d bab III.pdf - Submitted Version

Download (22MB)
[img] Text
bab IV s.d bab V.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan landasan fundamental dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sesuai Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah di Amandemen membuka ruang konsekuensi pada prinsipnya yaitu Demokrasi dan Hukum. Hukum diwakilkan dengan berdasarkan Undang Undang dan demokrasi terwakilkan oleh kedaulatan rakyat, artinya demokrasi memegang peranan penting dalam proses berbangsa dan bernegara. Wujud dari sistem demokrasi adalah berkembangnya organisasi organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia yang merujuk ke hak berserikat, hak berkumpul, dan hak mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Permasalahan beberapa organisasi kemasyarakatan yang diduga menyimpang dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian pemahaman dan peranan ideologi Pancasila pada organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang kian menurun dalam keberlangsungannya, hal tersebut disebabkan oleh faktor globalisasi teknologi sehingga masuknya paham-paham ekstrim dari luar negeri dan beberapa faktor lainnya. Penyelenggara Negara menerbitkan Perppu yang kemudian sah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan menertibkan sejumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Undang Undang tersebut dinilai lebih efektif dalam dalam penertiban terhadap ormas-ormas yang sedang berlangsung di Indonesia, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berfungsi dalam hal mengawasi, membina, dan merekomendasikan perkembangan seluruh ormas yang sedang berlangsung di Indonesia. Artinya, sebagai masyarakat Indonesia yang pluraristik dalam menjalankan hak-hak sebagai warga Negara juga wajib memperhatikan hak-hak orang lain dan peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kemudian sebagai saran kepada pemerintah untuk mengadakan kembali kurikulum Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada setiap jenjang pendidikan formal dengan tujuan pemahaman pemahaman ideologi Pancasila telah tertanam sejak usia dini pada seluruh generasi Bangsa Indonesia, dan pemerintah lebih tegas dalam hal menyeleksi konten-konten pada internet yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pancasila; ideologi; bangsa dan Negara: Pancasila; ideology; Nation and State
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 300 - 309 Sosiologi dan Antropologi > 302.5 Hubungan antara Individu dan Masyarakat
300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 348.3 Jurisdiksi dan Wilayah Khusus Undang-undang dan Peraturan
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User: Lia Priscilla
Date Deposited: 14 Oct 2023 08:44
Last Modified: 14 Oct 2023 08:44
URI: http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/4801

Actions (login required)

View Item View Item