Analisis Yuridis Kewenangan Proyek Pelebaran Jalan yang Dikerjakan Pemerintah Kota Batam (Studi pada Pemerintah Kota Batam)

Harveno, Harveno (2019) Analisis Yuridis Kewenangan Proyek Pelebaran Jalan yang Dikerjakan Pemerintah Kota Batam (Studi pada Pemerintah Kota Batam). Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover s.d bab III.pdf - Submitted Version Download (14MB)
	Text bab IV s.d bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Jalan merupakan aset daerah yang dinikmati seluruh masyarakat. Pemerintah diketahui adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengelola jalan, setiap daerah memiliki tata pengelolaa jalan yang berbeda, terdapat dua lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola jalan dikota Batam, lembaga tersebut adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berwenang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 dan Pemerintah Kota Batam yang berwenang berdasarkan Pasal 9 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban mengenai kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan jalan yang hak pengelolaannya dimiliki oleh BP Batam, dan status hukum tanah setelah proyek pelebaran jalan selesai dikerjakan. Penulis dalam menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh penulis dari hasil wawancara dengandengan Dinas Bina Marga dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kota Batam. Hasil penelitian adalah terkait kewenangan Pemerintah Kota Batam terhadap jalan yang dimiliki BP Batam telah diadakan suatu perjanjian pinjam pakai antara kedua lembaga, perjanjian tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam dengan tujuan membangun sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas sebagai pemerintahan daerah. Mengenai status diketahui dalam perjanjian tersebut tidak memberikan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Batam, status Kepemilikan tetap dimiliki oleh BP Batam.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Jalan, Kewenangan, Pemerintah Daerah: Road, Authority, Local Government
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 348.3 Jurisdiksi dan Wilayah Khusus Undang-undang dan Peraturan 300 Ilmu Sosial > 380-389 Perdagangan, Komunikasi, Transportasi > 388 Transportasi Jalan Raya
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Lia Priscilla
Date Deposited:	14 Oct 2023 08:48
Last Modified:	14 Oct 2023 08:48
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/4799

Actions (login required)

View Item