Analisis Yuridis Peran Rekonstruksi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus pada Polresta Barelang)

Pratiwi, Pratiwi (2017) Analisis Yuridis Peran Rekonstruksi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus pada Polresta Barelang). Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover s.d bab III.pdf - Submitted Version Download (15MB)
	Text bab IV s.d bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (15MB) | Request a copy

Abstract

Pada hakikatnya pembuktian lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Pada praktiknya kegiatan pembuktian hanyalah diartikan sebagai kegiatan pembuktian dalam persidangan, dan tidak termasuk kegiatan penyelidikan dalam mencari bukti maupun mengumpulkan alat bukti dan atau barang bukti yang menjadi tugas pokok dalam proses penyidikan. Dalam tindak pidana pembunuhan terdapat metode pemeriksaan yakni dengan menggunakan teknik rekonstruksi guna dapat lebih menerangkan kejadian yang sesungguhnya. Teknik Rekonstruksi sendiri diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: pertama, bagaimanakah pengaturan hukum positif terhadap pelaksanaan rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan dan kedua, apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan rekonstruksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, serta penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan menitik beratkan aturan Hukum yang digunakan yang tidak bersinergi satu dengan yang lainnya. Didalam peraturan pelaksanaan rekonstruksi oleh pihak kepolisian sangat bertentangan dengan ketentuan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses rekonstruksi tidak wajib dilaksanakan pada kasus pembunuhan, namun apabila dianggap perlu pihak kepolisian tetap melaksanakan proses rekonstruksi tersebut, sehingga kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan rekonstruksi antara lain, dari pihak keluarga korban yang bisa saja mengacaukan kegiatan rekonstruksi yang sedang dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum, selain dari pada itu faktor peraturan perundang-undangan juga sangat mempengaruhi, dikarenakan pengaturan pelaksanaan rekonstruksi belum diatur oleh undang-undang, melainkan oleh surat keputusan kapolri.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pembuktian, Rekonstruksi, Tindak Pidana: Evidence, Reconstruction, Criminal act
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 345.01 Pengadilan Pidana, Pengadilan Kriminal 300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 345.07 Sidang Pidana, Prosedur Pengadilan Pidana
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Lia Priscilla
Date Deposited:	19 Sep 2023 02:01
Last Modified:	19 Sep 2023 02:01
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/3758

Actions (login required)

View Item