Kewenangan PBB dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International

Rahmadani, Desi (2023) Kewenangan PBB dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International. Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover s.d bab III.pdf - Submitted Version Download (14MB)
	Text bab IV s.d bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (14MB) | Request a copy

Abstract

Konflik yang terjadi di antara negara-negara yang mengakibatkan perang, banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil tidak hanya dirasakan oleh angkatan bersenjata saja akan tetapi juga menyerang masyarakat sipil. PBB sebagai organisasi yang berfungsi sebagai dewan keamaan negara sangat berperan penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Kewenangan PPB terhadap organisasi yang menyelesaikan konflik hanya pada negara-negara yang tercatat sebagai anggota PBB yang terdapat didalam piagam PBB. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Humaniter International; Kedua, Untuk mengetahui kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, yang nantinya terkait dengan hasil dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi lintas Negara yang memiliki tugas menangani permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja. Hasil daripada daripada penelitian ini meliputi : Pertama,Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di tinjau dari hukum humaniter yang termuat didalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999,Declarations Human Rights (DUHAM),dan didalam konvensi jenewa 1949 telah ada akan tetapi didalam implementasinya masih banyak yang tidak sesuai.Kedua,kewenangan PBB dalam menangani tindak pelanggaran Hak asasi manusia kurang dibaikan oleh beberapa negara yang memilki kekuatan dengan adanya pengecualian pemberian hak vekto kepada beberapa negara.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia, Humaniter Internasional: Authority, United Nations, Human Rights,Humaniter law internasional.
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 341 Hukum Internasional
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Melsa Yulia
Date Deposited:	22 May 2023 12:28
Last Modified:	22 May 2023 12:28
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/2745

Actions (login required)

View Item