Kewenangan Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Polresta Barelang)

Pasaribu, Jani Sparinggo (2020) Kewenangan Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Polresta Barelang). Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

	Text cover s.d bab III.pdf - Submitted Version Download (531kB)
	Text ba IV s.d V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (599kB) | Request a copy

Abstract

Banyak faktor terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi di Kota Batam, ini disebabkan banyaknya kebutuhan ekonomi, keluarga dan pengaruh lingkungan sekitar. Karena faktor-faktor itulah membuat pelaku melakukan kejahatannya. Dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polresta Barelang Kota Batam). Adapun perumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kewenangan penyidik Polri terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 di Kota Batam dan Bagaimana kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi diwilayah hukum Polresta Barelang. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi diwilayah hukum Polresta Barelang menggunakan dua kebijakan yaitu: Represif dan Preventif yaitu penyelidikan, penangkapan dan penyidikan, serta patrol memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Saran penulis bahwa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus kedepannya upaya preventif agar kejahtan tersebut dapat ditekan dan di imbangi dengan tindakan represif. Kesimpulannya kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batam khususnya di wilayah hukum Polresta Barelang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Polresta Barelang akan tetapi tidak efektif, karena masih ada beberapa kendala dalam penerapan sanksinya terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Penyidik, Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi: Authority of Investigators, Investigations in Corrupti
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340-349 Ilmu Hukum > 345 Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Ilmu Hukum
Depositing User:	Melsa Yulia
Date Deposited:	23 Nov 2022 05:34
Last Modified:	23 Nov 2022 05:34
URI:	http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/2324

Actions (login required)

View Item